Pencemaran Nama Baik dengan UU ITE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  LATAR BELAKANG

Hukum yang baik adalah hukum yang bersifat dinamis

dimana hukum dapat berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Salah satu perkembangan yang terjadi adalah perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dalam dunia maya. Untuk itu tentu dibutuhkan peraturan yang dapat memberikan kepastian hukum dunia maya di Indonesia. Oleh pemerintah diterbitkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lazin dikenal dengan istilah UU ITE.

1.2  Batasan Masalah

Dalam penulisan makalah ini penulis hanya membahas Penerapan UU ITE dalam kasus Prita Mulyasari.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1    Pengertian Cyber crime dan Cyber law

Cybercrime berasal dari kata cyber yang berarti dunia maya atau internet dan crime yang berarti kejahatan.

Cybercrime adalah tidak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama.

Cyber Law adalah Hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya), yang umumnya diasosiasikan dengan Internet. Cyber law dibutuhkan karena dasar atau fondasi dari hukum di banyak negara adalah “ruang dan waktu”. Sementara itu, di internet tidak mengenal batas ruang dan waktu.

Sekilas Sistem hukum di indonesia

Sistem hukum di Indonesia mengikuti tradisi hukum daratan Eropa (civil law), dimana sistem hukumnya dibagi menjadi dua, yakni hukum publik dan hukum perdata.

a. Hukum pidana termasuk ke dalam ranah hukum publik. Artinya, hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar       subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan atau denda bagi para pelanggarnya.

b. Hukum perdata meliputi hukum privat materiil. Artinya, hukum perdata memuat segala peraturan yang mengatur hubungan antar perseorangan di dalam masyarakat dan kepentingan dari masing-masing orang yang bersangkutan, dimana terkandung hak dan kewajiban seseorang dengan suatu pihak secara timbal balik dalam hubungannya terhadap orang lain di dalam suatu masyarakat tertentu.

2.2    Netiket

Menurut yunianto dkk (2008:66) “Netiket atau Nettiquette adalah etika dalam berkomunikasi menggunakan internet”.

Nettiket mengacu pada standar netiket yang ditetapkan IETF (The Internet Engineering task Force).

IETF merupakan suatu komunitas masyarakat internasional yang terkait dengan evolusai arsitektur dan pengoperasional internet.
a.perancang jaringan
b.operator,
c.penjual dan peneliti .

Berikut beberapa hal yang merupakan etika dalam melakukan komunikasi melalui internet

  1. Jangan terlalu banyak menguntip.
  2. Perlakukan e-mail secara pribadi.
  3. Hati- hati dalam penggunaan huruf kapital.
  4. Jangan membicarakan orang lain atau pihak lain
  5. Jangan gunakan CC lebih baik menggunakan BCC
  6. Jangan kirim file dengan attacment dengan kapasitas besar.

2.3    Undang –Undang ITE

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan /atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan indonesia.

UU ITE mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memnafaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UUITE juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatn melalui internet. UUITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagi bukti yang sah di pengadilan

UUITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal.

BAB VII

PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27

  1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
  2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
  3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik.

Pasal 28

  1.  Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
  2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 36 UUITE

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.

BAB XI

Ketentuan Pidana

Pasal 45

  1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1),ayat(2), ayat (3), atau ayat(4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat(1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
  3. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 51 ayat (2) UUITE

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Bila dicermati isi pasal 27 ayat (3) dan pasal 45 ayat(1) UUITE tampak sederhana bila dibandingkan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Penafsiran pasal 27 ayat (3) UUITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Misalnya dalam UUITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik. Dengan merujuk pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Pasal 310 ayat (1) KUHP

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dampak positif kehadiran UU ITE bagi kepastian hukum dunia maya adalah menjadi dasar hukum bagi penggunaan dan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam transaksi elektronik. Sedangkan dalam kaitannya dengan hukum pidana kehadiran UU ITE dapat mencegah serta menangani dalam proses penegakan hukum terhadap segala bentuk kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik seperti komputer yang selama ini sanagt sukar untuk diatasi karena berada di dunia maya.

BAB III

KASUS PRITA MULYASARI

MERUJUK UNDANG-UNDANG ITE NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Tujuan utama penggunaan undang-undang terkait pencemaran nama baik adalah melindungi reputasi. Akan tepapi, berbagai praktek yang terjadi di sejumlah negara menunjukkan terjadinya penyalahgunaan undang-undang pencemaran nama baik untuk membungkam masyarakat melakukan debat terbuka dan meredam kritik yang sah terhadap kesalahan yang dilakukan penjahat.

Reputasi adalah perbuatan dsb sebagai sebab mendapat nama baik.

Kronologi

7 Agustus 2008 20.30
Prita masuk UGD RS Omni International Serpong dengan keluhan mengalami sakit panas selama 3 hari. Prita dites darah dan diberitahu secara lisan jumlah trombosit 27.000 dengan kondisi normalnya 200.000.

15 Agustus 2008

Prita mengirimkan email yang berisi keluhan atas pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit ke customer_care@banksinarmas.com dan ke kerabatnya yang lain dengan judul “Penipuan RS Omni Internasional Alam Sutra”. Emailnya menyebar ke beberapa milis dan forum online.

30 Agustus 2008

Prita mengirim isi emailnya ke surat pembaca Detik.com

5 september 2008

RS Omni mengajukan gugatan pidana ke Direktorat reserse Kriminal Khusus.

11 mei 2009

Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan gugatan Perdata RS omni. Prita terbukti melakukan perbuatan hukum yang merugikan RS Omni. Prita divonis membayar kerugian materiil 162 juta sebagai pengganti uang klarifikasi di koran nasional dan 100 juta untuk kerugian imateril.

13 Mei 2009
Prita masuk tahanan kejaksaan di LP Tangerang,Banten.
3 Juni 2009
Prita keluar LP Wanita tangerang dan menjadi tahanan kota. Wakil presiden sekaligus capres Jusuf Kalla mendesak kepolisian tidak langsung memenjarakan Prita Mulyasari, “jangan memenjarakan orang karena gosip dan e-mail saja. Bila memang tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, sepatutnya Prita bebas dari tahanan rumah”.
Pembahasan

Selain didakwa secara pidana, prita mulyasari dituntut secara perdata oleh RS Omni International.

Pokok materi dakwaan pidana dan gugatan perdata terkait atas tindakan prita yang tidak cukup menyampaikan keluhan atas kualitas pelayanan RS Omni International dengan mengisi lembar “masukan dan Saran” yang telah disediakan oleh RS Omni International, tetapi juga mengirimkan email tersebut ke customercare@banksinarmas.com dan teman-teman prita Mulyasari. Akibatnya para penggugat merasa tercemar nama baiknya dan merasa dirugikan.

Ditinjau dari aspek pidana dalam kasus Prita Mulyasari didakwa oleh jaksa penuntut umum secara berlapis dengan menggunakan pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, serta pasal 311 KUHP. Selain dijerat dengan KUHP, Prita Mulyasari juga didakwa telah melanggar pasal 27 ayat (3) UUITE.

Tujuan utama perumusan UU ITE sebenarnya agar bukti-bukti dalam bentuk elektronik dapat menjadi alat bukti yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan transaksi elektronik, pelaku carding, pelaku bad cracking serta melindungi konsumen saat melakukan transaksi keuangan elektronik dan beraktifitas di dunia maya. Oleh karena itu, seharusnya UU ITE hanya menjadi dasar dalam penggunaan informasi dan transaksi yang dihasilkan oleh alat elektronik sebagai alat bukti sehingga kurang tepat jika ditujukan untuk menjerat konsumen dengan dalih pencamaran nama baik. Berdasrkan analisis tersebut, dasar hukum untuk kasus Prita Mulyasari cukup hanya menggunakan pasal 310 KUHP dan 311 KUHP. Ancaman sanksi yang berat seperti pidana berat, hukuman penjara memberi dampak yang menghambat kebebasan berekspresi bagi warganegara. Sanksi semacam itu jelas tidak dapat dibenarkan, khususnya karena sanksi non pidana dinilai cukup untuk memberikan pemulihan yang sesuai terhadap pencemaran reputasi seseorang. Selain melalui dakwaan pidana, sebenarnya perkara pencemaran nama baik dapat diselesaikan melalui jalur gugatan perdata melalui hukuman denda dan uang pengganti kerugian material dan immaterial. Dengan demikian tidak ada lagi hukuman badan atas dakwaan pencemaran nama baik, tetapi hanya ada ganti rugi secara proporsional. Penyelesaian kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan pendekatan hukum perdata memlalui pemberian putusan ganti rugi merupaan salah satu alternatif  terbaik ditinjau dari kecilnya dampak kerugian terhadap kebebasan berekspresi warga negara. Dan yang terpenting, tidak perlu ada lagi konsumen di Indonesia yang terancam masuk penjara hanya karena curhat mengenai buruknya kualitas produk/jasa yang diterimanya.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pada dasarnya hukum memiliki tiga tujuan yakni : Kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan. Dari segi kepastian hukum dan kemanfaatan, vonis hakim yang diberikan pada Prita Mulyasari sudahlah tepat dan berkekuatan hukum tetap. Tetapi apabila dikaji dari segi keadilan, vonis hakim tersebut tidaklah tepat dan sangat jauh dari apa yang dikatakan adil. Harus diingat inti dari sebuah hukum adalah “Keadilan”.

Dampak negaif kehadiran UU ITE bagi kepastian hukum dunia maya adalah dikeluarkanny vonis hakim yang sama sekali tidak memberikan keadilan dalam kasus prita Mulyasari versus Rumah Sakit Omni International, Tangerang dimana para hakim hanya melihat tujuan hukum dari segi kepastian hukum dan kemanfaatan (Pasal27 ayat 3 UU ITE ,pasal 310 KUH Pidana),tanpa dibarengi

adanya tujuan hukum yang berupa keadilan.

  1. Kasus  Prita Mulyasari dan kasus-kasus pencemaran nama baik lainnya dapat diselesaikan dengan lebih efektif jika dilakukan hanya melalui pendekatan hukum perdata.
  2. Perkara pencemaran nama baik seharusnya dipindahkan ke ranah hukum perdata untuk mencegah meluasnya dampak negatif terhadap kebebasan berekspresi warganegara akibat penerapan hukum pidana dalam kasus ini dan mengurangi kapasitas LP-LP di Indonesia yang sudah over demand(baca: over capacity).
  3. Tujuan utama pemberian ganti rugi terhadap pencemaran nama baik adalah memberikan pemulihan terhadap  kerugian langsung yang terjadi pada individu(-individu) yang tercemar nama baiknya, bukan untuk menghukum tergugat.
  4. Perlunya revisi beberapa pasal UU ITE No 10 Tahun 2008 oleh lembaga legislatif, terutama Pasal 27 Ayat (3), yang cenderung multitafsir agar tujuan awal dari penerapan UU ITE No 10 Tahun 2008 dapat tercapai dengan optimal.

3.2  Saran

  1. Sosialisasi Undang-undang tentang penggunaan Teknologi Elektronik.
  2. Pengambilan keputusan harusnya mempertimbangkan undang- undang dasar secara keseluruhan sehingga penegakan hukum dan rasa keadilan berjalan bersama-sama.
  3. Sosialisasi tentang netiket kepada masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Anoname.2011. Majalah Interaksi Acuan Hukum dan Kemasyarakatan. Diambil dari :  http://berita.kafedago.com/kirimkomentar.asp (24 April 2012 pukul 22.32)

Andi hamzah, Boedi D. Marsita.1987.Aspek- aspek Pidana dibidang komputer.

Jakarta :Sinar Grafika.

http://www.gatra.com/2004-10-13/. Cybercrime di Era Digital. Diakses 24 April 2012 pukul 22.10

Partodihardjo, Soemarsono, 2008.Tanya jawab Sekitar Undang-undang Nomor 11  Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik, Jakarta :

Gramedia Pustaka Utama.

Wuisan, Roni.Pidana Penjara dan Denda terkait Pasal Pencemaran Nama baik

dalam UUITE. Diambil dari :

www.p2kp.org/pengaduandetik.asp?mid=740&catid=6&. (25 April 2012      12.19)

Yunianto Ika Wahyu, Teguh Wahyono. 2008. Seri Penuntun Praktis Tip Trik

Yahoo. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

About these ads
By Thynha Posted in Tugas

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s